Polemik Sidang Isbat 2026: Kritik Anggaran & Pemanfaatan Teknologi

Polemik Sidang Isbat 2026: Kritik Anggaran & Pemanfaatan Teknologi

Penetapan awal Ramadan 2026 melalui sidang isbat yang digelar pada 17 Februari 2026 kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan mencuat di media sosial, mulai dari transparansi anggaran hingga pelaksanaan kegiatan di hotel berbintang.

Sorotan tersebut turut disampaikan komika Mal Jupri dalam sebuah podcast di kanal YouTube Rumah Kamu pada 6 Februari 2026. Ia mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk sidang isbat, terutama di tengah kemajuan teknologi astronomi yang dinilai mampu menghitung posisi hilal secara akurat.

Menurut Jupri, penentuan waktu salat lima waktu saat ini sudah menggunakan perhitungan astronomi tanpa perlu pengamatan langsung terhadap matahari. Karena itu, ia menilai ada kejanggalan ketika penentuan awal Ramadan masih mengandalkan rukyatul hilal secara langsung, padahal secara teknologi dapat dihitung sebelumnya.

Ia juga menyinggung adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan sidang isbat yang dalam setahun digelar hingga tiga kali, yakni untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Menurutnya, frekuensi kegiatan tersebut perlu dievaluasi dari sisi efisiensi.

Dalam pernyataannya, Jupri menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran negara, khususnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai setiap kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan keagamaan, tidak dapat dilepaskan dari aspek politik dan tata kelola anggaran.

Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan metode penetapan awal bulan hijriah antara organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang selama ini menggunakan pendekatan berbeda antara rukyat dan hisab.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran sidang isbat berkisar antara Rp140 juta hingga Rp160 juta. Dana tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan konsumsi ratusan peserta, termasuk perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, perwakilan negara sahabat, serta petugas rukyatul hilal di berbagai daerah.

Perdebatan mengenai sidang isbat ini pun kembali memunculkan diskusi publik tentang keseimbangan antara tradisi keagamaan, kemajuan teknologi, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.